Juara Nasional, Kades Blang Merang dan Bupati Alor Terima Penghargaan dari Mendagri

alorpos.om__DESA Blang Merang, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berhasil keluar sebagai Juara I Nasional dalam ajang Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2023, Regional IV yang meliputi Maluku, Nusa Tenggara dan Papua.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Alor, Drs.Imanuel Djobo,M.Si melalui sekretarisnya, Hendrik Ona Kawangkary,S.Sos yang dikonfirmasi media ini, Rabu (16/8/2023) melalui telepon selulernya, membenarkan bahwa Desa Blang Merang meraih Juara I Nasional Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2023 dari Regional IV Maluku, Nusa Tenggara dan Papua.

Karena itu, kata Hendrik, saat ini Kepala Desa Blang Merang, Abdul Rasyid Mangkop bersama Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua BPD Desa Blang Merang dan Sekda Kabupaten Alor, Drs.Soni O.Alelang mewakili Bupati Alor, Drs.Amon Djobo,M.A.P., berada di Jakarta, untuk menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI.

Menurut Hendrik, selain Kades Blang Merang yang mendapat penghargaan dari Mendagri, Bupati Alor, Amon Djobo juga dianugerahi Penghargaan Upa Karya Wanua Nugraha yang diterima Sekda Alor, Sony O.Alelang. Bahkan Gubernur NTT, Viktor B.Laiskodat juga merupakan salah satu dari tujuh gubernur yang meraih penghargaan tesebut.

Ada tiga Bupati yang menerima Penghargaan Upa Karya Wanua Nugraha yakni Bupati Alor, Bupati Berau dan Bupati Kampar, karena dinilai sebagai bupati yang berhasil dalam membina dan mendorong kemajuan desa/kelurahan di wilayahnya, sehingga melahirkan desa/kelurahan yang dapat menjadi percontohan. Sedangkan lima walikota yang menerima penghargaan serupa yakni Walikota Denpasar, Metro Lampung, Jakarta Utara, Balikpapan dan Walikota Bima.

“Prestasi yang diraih Desa Blang Merang ini membuat Kabupaten Alor makin dikenal, sehingga komuikasi kedepannya dengan pemerintah pusat akan lebih terbuka. Prestasi Desa Blang Merang ini juga sebagai motivasi bagi desa-desa lainnya di Alor. Desa-desa lainnya bila perlu studi banding ke Blang Merang,”kata Hendrik.

Dikutip dari website desablangmerang.com, bahwa Desa Blang Merang merupakan pecahan/pemekaran dari Desa Baraler pada Tahun 1997.

Sementara itu, informasi yang dikutip media ini dari akun youtube TV Bina Pemdes yang linknya dikirimkan staf Dinas Kominfo Kabupaten Alor, Agustinus Gorangmau,SE., menyebutkan bahwa acara Temu Karya Nasional, Penganugerahan Juara Lomba Desa dan Kelurahan, serta Upa Karya Wanua Nugraha oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, berlangsung di Discovery Convention Centre, Ancol Jakarta, Selasa (15/8/2023) malam.

Saat itu Mendagri Tito Karnavian, didampingi Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Dr.Eko Prasetyanto Purnomo Putro selaku penyelenggara kegiatan. Dalam laporannya, Eko menampaikan bahwa tujuan Temu Karya Nasional sebagai ajang pertemuan dan sharing dan menjadi media publikasi keberhasilan lomba desa yang menjadi juara tingkat provinsi dan tingkat regional seluruh Indonesia.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penghargaan dan apresiasi kepada kepala desa/lurah juara, dan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berhasil membina desa/kelurahan di wilayahnya menjadi desa/kelurahan berprestasi. Dari kegiatan ini, jelas Eko, diharapkan akan mampu membangun semangat untuk berkompetisi dan berkolaborasi antar desa dan kelurahan di setiap daerah, serta mendorong inovasi dalam menigkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa dan kelurahan.

Tema kegiatan temu karya nasional dan penganugerahan penghargaan kepada desa dan kelurahan berprestasi Tahun 2023 yakni; “Desa dan Kelurahan Terus Berinovasi, Wujudkan Indonesia Maju”.

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama lima hari, 15-19 Agustus 2023 di hotel Discovery, Ancol Jakarta. Para juara loba desa/kelurahan juga mengikuti Upacara Peringatan HUT RI ke-78 di Istana Negara, dan mengikuti workshop Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa.

“Dalam penyelenggaraan ini, akan diberikan pengharagaan kepada desa dan kelurahan berprestasi Tahun 2023, serta penghargaan Upa Karya Wanua Nugraha kepada Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas prestasi dan keberhasilan dalam membina dan mendorong kemajuan desa/kelurahan di wilayahnya, sehingga melahirkan desa/kelurahan yang dapat menjadi percontohan,”ujar Eko.

Pada kegiatan ini juga, lanjut Eko, diberikan materi peningkatan kapasitas dalam pencegahan tindak pidana korupsi oleh Ketua KPK, serta sharing pengalaman oleh praktisi desa. Eko juga melaporkan bahwa peserta kegiatan sebanyak 424 orang yang berasal dari unsur peserta pusat; Pejabat Eselon I lingkup Kementrian Dalam Negeri, para pejabat Kementrian/Lembaga terkait, Pejabat Eselon II Lingkup Dirjen Bina Pemerintahan Desa.

Peserta dari daerah terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas PMD Provinsi se-Indonesia, Kepala Dinas PMD kabupaten/kota lokasi juara tingkat provinsi, Camat, Kepala Desa dan Lurah lokasi juara lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi, Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan lokasi juara lomba desa tingkat provinsi, Ketua BPD dan Ketua LPM lokasi juara lomba desa tingkat provinsi.

Lebih jauh Eko menginformaskan, bahwa Lomba Desa dilaksanakan secara bertingkat mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi dan tingkat regional. Dimulai dari penilaian administrasi setiap provinsi dalami lomba tingkat regional, yakni Region I Sumatra, Regional II Jawa dan Bali, Regional III Kalimantan dan Sulawesi, Regional IV Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Selanjutnya setelah klarifikasi lapangan, ditetapkan tiga desa tiga kelurahan di setiap regional untuk mengikuti paparan calon juara untuk ditetapkan peringkat I, II dan III. Peniaian Lomba ini melibatkan kementrian/lembaga terkait, akademisi, praktisi dan pakar sebagai penilaian mulai dari tahap awal.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya mengatakan bahwa temu karya artinya bertemu untuk menonjolkan karya.

“Intinya adalah sharing pengalaman, atau best practice istilahnya. Praktek-praktek yang baik sekaligus diisi oleh para narasumber, termasuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang menerima penghargaan adalah bagian dari teladan-teladan, yang diundang untuk mengikuti seluruh rangkaian HUT RI ke-78 di Istana Negara. Bayangkan dari 70.000 lebih kepala desa, dan 8000-an lurah, rekan-rekan yang terpilih untuk hadir, tentu menjadi kebanggaan tersendiri,”kata Tito.

Menurut mantan Kapolri ini, bahwa momentum tersebut memberikan makna yang sangat strategis terhadap filosofi tentang desa dan keluarahan. Tito berpendapat, bahwa desa dan kelurahan adalah pemerintahan terkecil dalam sistim pemerintahan Indonesia, memiliki makna yang sangat penting untuk dikembangkan, bukan sebagai pelengkap.

“Sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di desa, sehingga pemerataan pembangunan sangat penting untuk mencegah urbanisasi,”tandas Tito.

Isu utama di Jepang saat ini, jelas Tito, minus pertumbuhan populasi penduduk, karena terlambat kawin, tidak mau menikah dan lain-lain akibat bergeser pola hidup dari desa ke kota-kota. Ada tiga kota di Jepang yang menjadi konsnetrasi penduduk, yakni Tokyo, Kyoto dan Osaka. Menurut Tito, hampir 91,7 persen penduduk Jepang ada di tiga kota megapolitan itu. Desa ditinggalkan, sepih. Di Korea Selatan, sebagian besar penduduk hanya ada di dua kota megapolitan, yakni Seoul dan Busan.

“Maka di Indonesia, kita harus dorong desa-desa berkembang, supaya jangan sampai terjadi urbanisasi atau perpindahan penduduk dari kota ke desa yang berlebihan. Istilahnya, desa-desa dikembangkan sehingga kehidupan masyarakat di desa nyaman, tanpa polusi dan alami di desa tetapi rejekinya rejeki kota,”kata Tito disambut aplaus hadirin.

Kalau desa-desa berkembang, lanjut Tito, maka akan menumbuhkan sentra ekonomi baru. Industri bangkit maka desa juga bangkit. Dengan Undang-Undang Desa Tahun 2014, jelas Tito, para kepala desa menjadi birokrat, bukan lagi pemimpin komunitas. Maka ada Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, menunjukan keseriusan pemerintah pusat untuk membangun desa.

“Belum ada nomenklatur Menteri Desa sebelumnya (sebelum era Presiden Jokowi). Lebih penting lagi adanya dana desa. Meskipun teman-teman lurah bilang mana dana kelurahan. Lagi kita perjuangkan. Dana Desa tidak tanggung-tanggug, dari 2015 sebesarRp 538 Triliun, atau rata-rata Rp 70 Triliun/tahun. Akan bertambah lagi ketika keuangan negara membaik,”tandas Tito. (ap/linuskia)